Siaran di Pinggiran Setelah 75 Tahun Kemerdekaan

Menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun sejenak kita merefleksikan kondisi penyiaran di daerah perbatasan. Ini penting selain memiliki korelasi dengan momentum kemerdekaan yang tidak hanya dimaknai seremonial tapi dipahami dalam melihat realitas sosial yang terjadi di bangsa ini termasuk kondisi penyiaran di kawasan perbatasan setelah Indonesia merdeka yang ke-75 tahun.

Masih kuat dalam ingatan publik beberapa tahun silam ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin negeri ini dengan mencanangkan gagasan Nawacita. Dalam konsep Nawacita Indonesia ingin dibangun menjadi negara lebih maju dan berkembang diantara bangsa-bangsa lain di dunia dengan potensi alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Salah satu yang menarik dari gagasan Nawacita yakni ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Menarik karena daerah pinggiran memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan masyarakat Indonesia yang plural yang semestinya kawasan pinggiran dapat lebih diberdayakan secara optimal.

Memperkuat Indonesia dari pinggiran butuh aspek pendukung yang saling menguatkan dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi, infrastruktur yang memadai, budaya, pendidikan, dukungan dari sektor penyiaran sebagai pilar demokrasi ke-4 setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia memang negara yang kaya dengan potensi keragaman dimiliki. Bayangkan negeri ini mempunyai tidak kurang 250 suku bangsa, memiliki 271 juta penduduk, 300 bahasa daerah, enam agama dan beberapa aliran kepercayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang beragam. Fakta sosiologis Indonesia itu dapat menjadi pijakan berpikir dan bertindak membangun Indonesia yang tidak saja bertumpu pada salah satu atau salah dua daerah melainkan memperhatikan berbagai kawasan dan memperkuat wilayah pinggiran adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari untuk memperkuat negeri ini supaya merdeka seutuhnya.

Kondisi Penyiaran Perbatasan

Sektor penyiaran, suka atau tidak suka menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat Indonesia termasuk melalui siaran di perbatasan. Aktivitas penyiaran memiliki pengaruh luar bisa di masyarakat karena menjangkau minimal 67 % penduduk Indonesia. Ini artinya lebih dari 130 juta orang Indonesia sudah bisa mengakses penyiaran. Bisa dibayangkan penting dan pengaruhnya penyiaran terhadap berbagai sektor seperti bisnis/iklim ekonomi, sosio budaya, pertahanan keamanan, politik, pendidikan, budaya, dan sektor-sektor lain.

Penting untuk menyegarkan ingatan di sini tentang wilayah pinggiran yang memiliki korelasi dengan politik identitas dan simbol harga diri serta jati diri kita sebagai sebuah bangsa.  Pemahaman ini fundamen untuk mengingat keberadaan 12 wilayah perbatasan Indonesia seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Utara, Sumatera Utara.

Diakui atau tidak, di daerah perbatasan itu berbagai tantangan belum optimal teratasi hingga saat ini seperti jangkauan siaran dalam negeri di daerah pinggiran yang mesti dimaksimalkan, blank spot, konten siaran asing yang meluber di daerah perbatasan yang tidak jarang tidak sesuai dengan nilai dan budaya bangsa sendiri. Bahkan isi siarannya bertentangan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia sehingga dapat mengancam integrasi nasional.

Problematika penyiaran kawasaan perbatasan itu membentuk kebudayaan masyarakat pinggiran dengan karakter tersendiri akibat terpapar siaran di daerah itu. Dalam aktivitas sosial sehari-hari baik ketika berkomunikasi maupun berinteraksi misalnya masyarakat daerah pinggiran banyak dipengaruhi oleh kebudayaan negara lain.

Sesungguhnya daerah perbatasan rentan dengan gesekan nilai dan kebudayaan luar sehingga dapat mengancam keutuhan NKRI. Bisa dibayangkan masyarakat perbatasan lebih mudah mengakses, menonton, dan mendengarkan konten negara tetangga daripada konten negeri sendiri. Ini sangat rentan bila kita mengingat dan mempelajari pengaruh media massa yang kuat dalam masyarakat seperti dijelaskan dalam teori agenda setting bahwa media itu tidak bebas nilai tapi memiliki kepentingan, hypodermic needle theory atau teori peluru dimana pesan dikirim langsung mengenai sasaran, cultivation theory/teori kultivasi dikenalkan George Gerbner dimana masyarakat dapat belajar tentang kultur dan lingkungannya melalui televisi dan teori media massa lainnya.

Pendekatan penanganan masalah penyiaran di kawasan perbatasan dilakukan dengan berbagai cara dengan melibatkan kerja bersama pemangku kepentingan penyiaran. Dibutuhkan politikal will dalam memperbaiki regulasi penyiaran, optimalisasi peran regulator seperti Kemkominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia yang dikuatkan dengan pemangku kepentingan lain.

Di samping itu tidak kalah penting adalah dalam siaran televisi kita lebih banyak menghadirkan isi siaran bermuatan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Indonesia, sejarah, nasionalisme, cinta tanah air, pembentukkan karakter dan solidaritas sosial—dapat dikuatkan di kawasan perbatasan.

Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tegas menyebutkan dalam Pasal 3 bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional dan dikuatkan dalam pasal 5 huruf d UU Penyiaran bahwa penyiaran diarahkan untuk menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga di hari kemerdekaan Indonesia, penguatan dan makna kemerdekaan dapat terjadi seutuhnya termasuk dari aspek penyiaran khususnya di kawasan perbatasan yang lebih baik. Merdeka.