KPI Melindungi Dunia Kreasi

Jakarta – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan dalam batasan regulasi terkait media baru perlu dikukuhkan. Bicara industri kreatif yang beragam, alangkah baiknya untuk tidak masuk ke ranah keyakinan, isu agama dalam dunia imajenatif itu sangat sensitif. Pada dasarnya industri kreatif ini bersifat fleksibel, dalam arahnya para konten kreator harus lebih peka dalam melahirkan konten.

“Saran saya, jika broadcaster itu jangan masuk keranah agama, karena terlalu sensitif. Dan rentan terjadi pelecehan,” tutur Yuliandre saat menjadi narasumber dalam Podcast Masterclass di Jakarta, Rabu (21/10).

Presiden OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF) periode 2017-2018 ini menuturkan dunia penyiaran yang dipayungi UU Penyiaran, bila ada kesalahan atau ada yang tidak suka dengan siaran, masyakarat bisa mengadu ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ada wadahnya, ada teguran dulu, bisa diperbaiki, sehingga tidak langsung dipidanakan.

Menurut pria yang akrab disapa, Andre ini menyebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang perlu diluruskan adalah soal banyaknya konten yang dipermasalahkan dengan UU ITE dan mengancam pidana pembuat konten

“Di KPI jika ada pelanggaran itu ada tahapan dengan beberpa kali teguran, jika merajuk ke UU ITE sesuatu yang sangat sadis dengan definisi memiliki muatan penghinaan. KPI tidak menegur artis  melainkan stasiun televisi dan program-program mereka. Kemudian jika teguran itu tidak dipatuhi, maka KPI bisa saja menutup acara tersebut. ,” ucap Yuliandre.