Perkembangan Dunia Broadcasting Saat Ini Butuh Kepastian Hukum

Jakarta – Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis mengungkapkan fenomena media baru saat ini sangat membutuhkan regulasi atau aturan yang komperhensif. Ruang tanpa batas yang ada di media baru menjadi salah satu celah akan kebebasan yang tak terukur. Regulasi baru ini diharapkan dapat memastikan keamanan dan asas penggunaan media baru yang lebih sehat.

“kepastian hukum dari fenomena media baru ini sifatnya sudah mendesak. Kebebasan yang terjadi di ruang digital harus mendapatkan payung hukum yang jelas,” tutur Yuliandre Darwis saat menjadi pemateri dalam diskusi berbasis digital yang di selenggarakan oleh Pranata Humas DPR RI dengan tema “Perkembangan Dunia Broadcast di Indonesia” di Jakarta, (25/9/2020).

Pada hakikatnya, Komsi Penyiaran Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang menginginkan adanya sisi edukatif dari wajah penyiaran bangsa. Dalam hal ini, Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat menilai Undang - Undang Penyiaran yang dibentuk tahun 2002 ketika teknologi komunikasi belum semasif sekarang dan belum menangkap dinamika perkembangan internet khususnya terkait media sosial.

“Hingga saat ini memang belum ada aturan komprehensif tentang penyelenggara penyiaran over the top (OTT) yang menggunakan internet,” kata pria yang akrab disapa Andre ini.