RUU Penyiaran Dikupas Tuntas Saat Covid -19

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jhony G Plate mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang masih dimatangkan oleh DPR RI yang nantinya mengarahkan industri dengan terciptanya relevansi kebutuhan industri dan digital. Jhony mengungkapkan bahwa adanya desakan untuk dapat terus mendorong transformasi digital dipercepat, untuk masuk kedalam pola digital society.

Penyiaran yang tengah dibangun saat ini, ungkap Jhony harus memperhatikan kesetaraan antara media konvensional atau televisi dengan media baru digital. Menurutnya, saat ini persaingan antara kedua media tersebut sangat ketat sehingga akan merugikan satu kelompok jika regulasi yang dibuat tidak setara.

“Media konvensional harus menyiarkan konten-konten yang bermanfaat sebagai contoh saja kalau kita lihat di televisi semua ini tertata rapi terkontrol rapi apa yang boleh dan tidak boleh,” tutur Jhony saat mengisi kegiatan diskusi berbasis daring yang bertajuk “RUU Penyiaran Dan Prospek Industri Penyiaran Indonesia” di Jakarta (9/6).

Diskusi yang dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming menyoroti akan adanya tatanan baru dari ranah penyiran Indonesia. Dalam sambutannya, Mardani mengungkapkan industri penyiaran kini membutuhkan perlindungan hukum yang bisa masuk sampai ke ranah digital.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan sebanyak 85 persen industri televisi telah siap melakukan beralih ke digital. Bagi yang belum siap terdapat alat untuk melakukan peralihan tersebut. Nantinya revisi UU Penyiaran akan menjadi arena bermain yang sama antara televisi yang ada saat ini dengan televisi digital yang berkembang. Hal itu diyakini akan memberikan kepastian investasi.

"Revisi Undang-Undang Penyiaran memberikan perlindungan pada industri memberi kesempatan dan memberi kepastian hukum adanya UU yang jelas, aturan tegas memberi perlindungan bagi industri," terang Dave.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Puast, Yuliandre Darwis menegaskan bahwa pentingnya tugas dan fungsi KPI saat ini yang memantau 2097 Penyiaran stasiun radio, dan 1106 penyiaran Stasiun televisi Free To Air butuh adanya energi baru dalam mengikuti perkembangan teknologi.

 Yuliandre mengungkapakn bahwa belum ada pengawasan terhadap media baru Ini menjadi sebuah titik lemah penegakan aturan yang sesuai dengan budaya atau kebiasaan masyarakat pada umumnya.

“KPI masih manual dalam pengawasan, KPI juga harus mengikuti perubahan teknologi mengadapi digitalisasi yang nantinya sudah bisa di prediksi akan mendominasi ranah penyiaran kita,” ucap Yuliandre.

Yuliandre mengungkapkan bahwa pentingnya regulasi atau aturan dari RUU Penyiaran yang baru adalah memastikan bangsa Indonesia melakukan penyaringan siaran-siaran yang berdampak negatif, hoax, dan yang menimbulkan kericuhan/kerusuhan.

“Pada dasarnya digitalisasi penyiaran sudah mulai dijalankan dan merupakan keniscayaan. Karena digitalisasi merupakan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat luas,” ungkap Yuliandre.

Saat ini, lanjut Yuliandre, penyiaran yang berbasis digital cenderung mengancam kedaulatan negara. Konten asing menggepur ranah penyiaran nasional akan berkibat sangat buruk bagi tumbuh kembang karakter masa depan bangsa. Lebih lanjut, Yuliandre berharap RUU penyiaran akan memberikan kekuatan yang lebih besar pada KPI dalam fungsinya mengawasi penyiaran digital.

Menanggapi Yuliandre, anggota Komisi I DPR RI dari fraksi partai Gerindra, Sugiono mengungkapkan bahwa RUU Penyiaran merupakan suatu yang penting untuk dipahami karena berkaitan dengan penguasaan frekuensi oleh pemerintah, public, atau swasta.

“Yang harus dipahami bahwa frekuensi adalah sumber daya yang terbatas, UUD 45 pasal 33 ayat 2 menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara,” ungkap Sugiono.

Sugiono optimis kedepannya, RUU Penyiaran harus memberikan kesempatan bagi banyak pihak para pelaku di industri penyiaran, sehingga terpa iklim industri yang kondusif dan merangsang minat industri agar lebih meningkat.

Menurut Sugiono jika berbicara produk Undang-Undang yang kuat, sangat vital KPI harus mempunyai wewenang lebih untuk menjaga penyiaran di dunia digital. Ia merasakan prinsip frekuensi harus garis bawah kehidupan penyiaran, RUU ini harus memberikan suatu yang baik untuk pelaku penyiaran

“Bagian dari warga negara saya kira harus mencerminkan kultur kita, dengan tidak menyampingkan prinsip dasar UUD 1945. Berapa banyak orang yang bergantung dengan industri ini tentu produk yang dilahirkan harus bisa membela kepentingan orang banyak. Regulasi tidak boleh jadi penghalang pada dasarnya kemjuan dengan cita-cita meningkatkan kesejahteraan orang banyak. Regulasi ini harus disiapkan dan di bahasa sehingga menjadi jaminan dunia penyiaran, Untuk bisa melaksanakan tugas masing-masing menerima benefit dari efisien RUU,” tegasnya