Sambangi Watimpres, KPI Bahas RUU Penyiaran 2020.

Jakarta - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliadre Darwis mengatakan Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) bisa disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam waktu dekat. Pasalnya, drafnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024.

Di temui saat mengunjungi ke kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Yuliandre berharap adanya dorongan dari eksekutif yang hal ini adalah Presiden agar dinamika yang ada saat ini di dunia penyiaran nasional dapat segara dibenahi dengan lahirnya landasan hukum yang kuat.

“RUU ini juga butuh dorongan Presiden. Saat ini dinamika penyiaran yang ada sudah teramat maju dan pesat. Pertumbuhan media baru ini sangat tidak bisa di abaikan dan tidak adanya UU mengatur akan menjadi bola liar di ranah penyiaran,” tutur andre di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta (20/2/2020).

Dari sisi pendapatan, Andre melihat media baru ini seharusnya memiliki instrumen yang masuk dalam RUU penyiaran baru yang mengatur dari sisi pendapatan negara. Belum adanya juga reguliasi terkait perpajakan di ranah media baru, tentu sangat disayangkan jika lolosnya pemasukan negara dari sector penyiaran digital.

Dalam hal ini, *Yuliandre yang membawahi bidang Kelembagaan KPI Pusat* melihat juga akan pentingnya juga peranan Lembaga Penyiaran yang ada di daerah dengan segala kontribusinya yang nantinya akan mensosialisasikan program pemerintah pusat maupun daerah sebagai arahan menuju kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian memelihara budaya sendiri.

Hadirnya media lokal, tambah Andre, sebuah cara yang tepat, Lembaga Penyiaran yang ada di daerah sebagai institusi yang bergerak di bidang penyiaran berperan serta membuka dialog baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat yang dikemas dalam siaran atau kegiatan lainnya.

“Saya merasakan karena Lembaga Penyiaran yang ada di daerah tentu memiliki kedekatan dengan komunitasnya dan mudah untuk dipahami karena disesuaikan dengan keadaan lokal, misalnya dalam acara Saba Desa, efisien karena biaya lebih bisa dihemat, karena bisa diputar berulang-ulang,” ucap Andre.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI (purn) Wiranto dalam sambutannya merespons baik dengan daya dan upaya KPI untuk memajukan ranah penyiaran yang lebih baik. Wiranto yang juga memamahi ini ketika masih menjadi Menkopolhukam beberapa waktu lalu menegaskan, bahwa apa yang dilakukan KPI demi terwujudnya siaran yang sehat sudah tepat. Landasan hukum yang nantinya akan mengatur dunia penyiaran digital sudah wajib diatur dalam Undang-Undang.

“Kita berharap, RUU yang sedang dibahas ini dapat menjaga layar televisi dan radio memberikan kontribusi optimal dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lewat hadirnya program siaran yang sehat dan juga kaidah berkualitas," ucap Wiranto

Senanda dengan Yuliandre, dalam konteks media baru, Wiranto memandang RUU yang nantinya akan mengatur media baru ini juga harus di dorong dari eksekutif dalam hal ini Presiden. “Kami juga akan berdialog dengan tim ahli Watimpres untuk meninjau akan kebermanfaatan RUU,” kata Wiranto

Menarik untuk di cermati, Purnawirawan TNI AD berbintang empat ini mengklaim industri telah menghadapi tantangan global. Jika melirik kearah regulasi dimana UU terlambat utk mengatur pertumbuham teknologi sebagai embrio media baru.

“Justru mungkin ini saat nya kpi utk bergerak kepada seluruh media juga ikut mendorong lahirnya UU penyiaran baru ini. Kaitannya dengan regulasi itu semua,” ucap Wiranto.