Komisi I DPR RI Apresiasi Kinerja Komisioner KPI Periode 2016-2019

Komisi I DPR RI Apresiasi Kinerja Komisioner KPI Periode 2016-2019

Jakarta – Anggota Komisi Penyiaran Indoensia (KPI) Pusat periode 2016-2019 memasuki masa akhir jabatanya. Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan agenda mendengarkan laporan kinerja anggota KPI periode 2016-2019.

Dalam paparannya, Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis menyebutkan pada masa kepemimpinanya,  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berjalan sesuai dengan visi misi yang mewujudkan sistem penyiaran nasional yang responsif terhadap perkembangan tekonologi penyiaran untuk memperkokoh integrasi nasional. Yuliandre menagatakan, pihaknya mengklaim KPI pada periode 2016-2019 telah menjadikan kelembagaan KPI sebagai Lembaga Negara yang berwibawa dan bersinergi dengan pemerintah sebagai pemangku kepentingan.

“Meningkatkan sumber daya dan kompetensi dengan mewujudkan sistem penyiaran dengan bersinergi di bidang kelembagaan dengan pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Dalam hal tersebut, KPI dengan segala upayanya meningkatkan pengaturan dan pengembangan pengawasan isi siaran,” kata Yuliandre saat memaparkan hasil kinerja komisioner KPI di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta (22/7).

Andre sapaan akrabnya menegaskan bahwa, dibawah kepemimpinannya KPI dapat mengembangkan pengelolaan struktur dan sistem penyiaran yang menyeimbangkan hak dan kewajiban penyiaran serta mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi informasi.  

Program capaian visi misi juga dapat dikatakan terealisasi dan berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, ia mengatakan selama  memimpin KPI pihaknya telah berhasil menaikan anggaran selama 3 tahun berturut-turut.

“Saya juga sangat berterimakasih dengan kompetensi dan kinerja rekan-rekan komisioner lain ditiap bidangnya. Kita wajib syukuri dengan pencapaian ini,” ujarnya.

Tidak hanya dalam anggaran saja yang selalu mendapatkan kenaikan disetiap tahunnya, program andalan yang menjadi prioritas KPI telah terealisasi dengan baik dengan menggelar kegiatan literasi media. Menurut data KPI, per Juli 2016 hingga Mei 2019, total jumlah peserta literasi media mencapai 2.800 orang. Peserta literasi media tersebut adalah mahsiswa, praktisi penyiaran dan masyarakat umum.

Salah satu yang menjadi program prioritas KPI lainya adalah sekolah P3SPS ((Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Sekolah atau pendidikan selama tiga hari yang digelar oleh KPI menyasar kepada pelaku industri dunia penyiaran yang dinilai KPI perlu juga mendapatkan pembekalan produksi program siaran. Menurut data KPI, per bulan Agustus 2016 – Juli 2019 mencapai 1.068 orang.

Andre yang juga membawahi bidang kelembagaan KPI mengatakan pihaknya masih akan terus berusaha dalam meningkatkan kualitas penyiaran dengan kegiatan literasi media dan sekolah P3SPS.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, mengapresiasi dengan kinerja KPI yang sebagai pelaksana Undanmg-Undang No 32 Tahun 2002 terserap secara maksimal.

“Periode KPI kali ini menjadikan contoh yang baik kepada masyarakat. Anggaran yang juga terserap secara maksimal, KPI periode 2016-2019 patut kita diapresiasi,” katanya.

Anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menggambarkan rasa bangganya kepada ketua KPI yang juga berhasil didaulat menajdi Presiden OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF) pada awal kepemimpinan Yuliandre Darwis sebagai Ketua KPI.

“Saya akan mengucapkan beberapa penyerapan anggaran yang semakin membaik. Dari sisi prosentase dan kenaikan anggaran. Sejauh mana penilaian ini dari bpk terhadapa penyerapan ini.un 2017 silam. Prestasi ini perlu diapresiasi dan dapat dijadikan semangat untuk memajukan penyiaran Indonesia yang lebih baik,” kata Hidayat

Hidayat menambahkan, saat ini KPI perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat. KPI yang menjadi garda terdepan tentang penyiaran harus maksimal dari sisi anggaran. Hidayat juga berharap kedepan KPI dirasa perlu mendapatkan bagian anggaran dari APBN sehingga tidak tumpang tindih dengan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR RI, Syarief Hasan mengatakan KPI telah berhasil dalam mengawakili dan memposisikan dunia penyiaran dalam pemilu 2019 yang penuh dengan dinamika. Ia melihat, pada kontestasi pemilu 2019 itu, KPI berhasil meredam tensi tinggi masyrakat dengan melarang tayangan quickcount pada hari pemilihan pada bulan April lalu. Syarief Hasan juga menggambarkan, KPI periode 2016-2019 dapat dijadikan panutan pada periode selanjutnya.

“saya rasa dengan segala pencapaian yang telah di lakukan oleh komisoner KPI periode 2016-2019 dapat dijadikan panutan untuk komisoner KPI periode selanjutnya. Saya juga sangat mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil oleh KPI pada pemilu 2019 yang lalu dengan meredam tayangan qucikcount pada hari pencoblosan,” ucap Syarief.

Syarief juga merasa penjelasan dan pemaparan yang disampaikan oleh komisoner KPI sangat jelas. Secara langsung Frakasi Demokrat di DPR RI menerima laporan kinerja komisioner KPI periode 2016-2019. “Prestasi banyak menjadi catatan yang positif khusunya dalam mengawal dan menenmpatakan KPI,” ucap Syarif.

 

Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty mengatakan KPI memiliki Rensra (rencana strategis) dengan skala 5 tahun. Evita menyayangkan bahwa sesungguhnya jabatan para komisioner KPI hanya 3 tahun, Evita menyarankan agar teman-teman komisoner KPI dapat mendapatkan masa bakti selama 5 tahun pula sesuai dengan rensra.

“Dalam hal ini saya sangat prihatin dengan masa jabatan teman-teman komioner KPI yang hanya 3 tahun. Saya rasa, dengan adanya Rencana Strategis dengan skla 5 tahun turut diimbangi dengan masa jabatan komioner KPI,” imbuhnya.

Anggota Komisi I DPR Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus lebih mengontrol secara ketat isi siaran agar sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"KPI bukan lembaga pengadilan etik dan ideologi namun kontrol terhadap konten penyiaran. Oleh karena itu, konten harus dikontrol ketat agar sejalan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945," kata Jazuli

Dia menegaskan isi siaran yang menyimpang secara ideologi dan moralitas harus ditindak tegas. Menurutnya, isi siaran yang menyimpang secara moralitas tidak boleh berlindung di balik budaya bangsa dan kebebasan berekspresi.

"Jangan atas nama budaya bangsa mengeksploitasi aurat perempuan, tidak bisa berlindung di balik budaya bangsa dan kebebasan. Kita punya kearifan lokal, hormati, dan ekspolitasi kehormatan perempuan jangan dibiarkan," ujarnya.